Silabus Psikologi Komunitas dan Kerja Kebijakan



Noer Fauzi Rachman

Pendekatan, strategi, konsep, dan metodologi untuk memberdayakan komunitas terlibat dalam proses-proses kebijakan 

Silabus untuk Program S2 Sarjana Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran. 

Kuliah 2 SKS, Kerja Praktek 2 SKS. Semester ganjil Januari – Juli 2023 

 

 

“Banyak organisasi bercita-cita memperjuangkan keadilan sosial, namun mengingat kerumitan, luasnya dimensi dan aspek-aspek ketidakadilan sosial, selain fakta adanya kesulitan untuk memulai darimana, maka banyak organisasi yang terjebak sebagai ‘pengrajin sosial’ semata, bahkan lama-kelamaan tidak mampu lagi keluar dari jebakan tersebut. Hal ini terutama karena mereka terlalu memandang persoalan ketidakadilan sosial dengan pendekatan praktis tanpa mengkaitkannya dengan program strategis. Suatu organisasi yang terlalu bersemangat menangani issu atau masalah kemiskinan, misalnya, dapat terjerumus menjadi organisasi sedekah (charity) belaka. Organisasi tersebut ibarat menolong bayi yang terapung di sungai yang melewati desa mereka setiap hari, tanpa mempertanyakan: mengapa ada orang membuang bayi mereka?”

Mansour Fakih (2000) dalam Topatimasang, R., M. Fakih, & T. Rahardjo (2000) Merubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi untuk Organisasi Non-Pemerintah. Yogyakarta: Insist Press. Halaman v-vi.

 

“The challenge for community psychologists is to insert themselves in places where change can be promoted and to find sufficient supports within and outside government for their work... Changing policies that will improve the wellbeing of millions of people can be very satisfying.” 

G. Nelson & Prilleltensky, I. (Ed). (2005). Community Psychology: In Pursuit of Liberation & Wellbeing. Palgrave MacMillan, halaman 182.

 

 

Pengantar

            Psikologi memang dapat punya andil pada kebijakan publik, misalnya membantu pembuat kebijakan bisa mengantisipasi perilaku-perilaku masyarakat sebagai tanggapan pada inisiatif-inisiatif kebijakan yang diusulkan, atau ikutan dalam merancang kerangka-kerangka kebijakan yang dimaksudkan memotivasi satu kelompok masyarakat yang disasar untuk bertindak sedemikian rupa seperti yang diimajinasikan. Lebih sepuluh tahun terakhir ini, telah berkembang cara-cara bagaimana pengetahuan psikologi komunitas dapat dipergunakan membuat kebijakan pemerintah yang membuat lebih baik untuk kesejahteraan lahir bathin bersama (collective wellbeing) dari komunitas-komunitas yang diperjuangkan.

           Perlu dikemukakan sejak mula disini bahwa kuliah ini tidak memberikan panduan bagaimana psikologi (dan ilmu-ilmu perilaku lainnya) dapat berperan menganalisis kebijakan publik, seperti yang dimaksudkan buku Shafir, E. (Ed.). (2013). The Behavioral Foundations of Public Policy. Princeton University Press. Buku ini menjadi salah satu pegangan mahasiswa di sejumlah kuliah pengajaran administrasi negara/publik. Terjemahan buku ini telah diterbitkan menjadi Dasar-Dasar Behavioral Dalam Kebijakan Publik, Memperbaiki Keputusan, Konteks Keputusan, Dan Komentar-Komentar. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, , 2016. Mata kuliah ini tidak lah mencakup ruang lingkup seluas demikian itu. Tapi, sangat berguna bila mahasiswa psikologi komunitas menguasai pengetahuan tersebut.  

            Mempengaruhi kebijakan, tentu, adalah bagian dari kegiatan praktisi psikologi komunitas yang bekerja dalam dan/atau bersama kelompok-kelompok dalam komunitas yang terorganisir dalam rangka perlawanan terhadap penindasan (oppression), memperjuangankan pembebasan (liberation), atau peningkatan kesejahteraan (wellbeing).  Suatu tantangan utama yang dihadapi komunitas yang terorganisir  adalah melihat dan menangani akar penyebab masalah bersama, baik perilaku-perilaku individual/kelompok pada aras yang  mikro, maupun pada aras makro. Baik pada aras mikro, apalagi yang makro, penanganan permasalahannya berhubungan dengan berbagai bentuk kontestasi, negosiasi dan perjuangan dalam proses-proses kebijakan, termasuk pemegang otoritas yang kewenangannya diatur dengan pembuat peraturan perundang-undangan secara nasional. Bahkan, bisa hingga menjangkau badan-badan dan instrumen-instrumen internasional bila apa yang diperjuangkan komunitas telah menjadi isu global. 

            Mahasiswa perlu pelajari bagaimana awal mula kerja kebijakan dirumuskan oleh sejumlah tokoh pembentuk (interlocutor) psikologi komunitas dan kerja kebijakan. Untuk memahami bagaimana pada mulanya psikologi komunitas menjadikan kebijakan publik sebagai pokok bahasan dalam disiplin maupun praktek, sebaiknya pelajari terlebih dahulu, karya Sarason, S. B. (1984) “Community psychology and public policy: Missed opportunity.” American Journal of Community Psychology, 12(2), 199–207. 

            Mata kuliah ini akan mengkhususkan diri pada cara bagaimana praktisi psikologi komunitas bekerja di arena-arena kebijakan, dengan mempergunakan berbagai ragam pengalaman praktek dosen pengajar dan beragam ahli lain dengan disiplin ilmu beragam, dan sebagaimana yang termuat dalam literatur internasional terseleksi. Karenanya, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan telah mempelajari dasar-dasar psikologi komunitas sebagaimana dipelajari pada tingkat S-1, misalnya dengan berpedoman pada buku yang bersifat pengantar: Leonard A. Jason, Olya Glantsman, Jack F O'Brien, & Kaitlyn N. Ramian (2019) Introduction to Community Psychology: Becoming an Agent of ChangeCollege of Science and Health Full Text Publications; atau, buku studi lanjutan yang lebih komprehensif, Geoffrey Nelson& Isaac Prilleltensky (2010) Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Well-being (2nd ed.) Publisher, Macmillan Education UK, 2010.

            Tugas praktek psikolog komunitas dalam hal ini termasuk, dan tidak terbatas pada,  menyiapkan kondisi agar komunitas agar mampu memiliki wakil/utusan yang representatif, mengembangkan kapasitas para wakil/ utusan, dan membuat wakil/utusan tersebut mampu berpartisipasi dalam proses-proses perubahan kebijakan yang relevan, serta akuntabel dengan yang memandatkannya. Lebih jauh, sejumlah tokoh psikologi komunitas menetapkan bahwa psikologi komunitas bukan hanya bisa mempunyai andil secara tambal sulam (ameliorative), yang berorientasi membuat individu bisa menyesuaikan diri dengan keharusan dari struktur dan sistem sosial yang melingkupinya, melainkan bisa memahami, melawan dan mengatasi penindasan, serta secara praktis menghilangkan hambatan individual agar perubahan kebijakan yang transformatif dapat terwujudkan.  Bacalah: Prilleltensky, I. (2003). Understanding, resisting, and overcoming oppression: Towards psychopolitical validity. American Journal of Community Psychology, 31, 195–202; dan juga   Prilleltensky, I. (2014) “Meaning-making, mattering, and thriving in community psychology: From co-optation to amelioration and transformation.” Psychosocial Intervention, 23, 151–154.

            Perhatian saya pada kerja kebijakan dimulai dengan aktif dalam tim pelatihan advokasi untuk kalangan organisasi non-pemerintah, yang pedoman pelatihannya kemudian diterbitkan menjadi salah satu buku yang populer di kalangan organisasi non-pemerintah di Indonesia, yakni Topatimasang, R., M. Fakih, & T. Rahardjo (2000) Merubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi. Yogyakarta: Insist Press. Saya ikut serta sebagai kontributor dalam pembuatan buku ini, dan menjadi pelatih pengguna buku pedoman latihan ini. Buku ini terbit pertama kalinya pada tahun 2000 dan sudah mengalamani lebih dari 7 kali cetak ulang. Kini buku ini sudah melewati tahun ke-20, dan pemgaruhnya sudah ikut membentuk kerangka kerja advokasi dari organisasi-organisasi non-pemerintah di Indonesia. Buku ini mengargumentasikan bahwa Advokasi adalah usaha sistematik dan terorganisir, untuk suatu perubahan secara bertahap-maju. Advokasi bukanlah suatu revolusi, bahkan advokasi adalah suatu usaha perubahan sosial melalui media perjuangan dengan menggunakan sistem yang berlaku dengan tujuan perubahan suatu kebijakan public tertentu. 

            Lebih lanjut, saya juga terinspirasi oleh Wolff, T. (2013). “A Community Psychologist’s involvement in policy change at the community level: Three stories from a practitioner”. Global Journal of Community Psychology Practice, 4(2) untuk membedakan secara analitik maupun empirik, antara Kebijakan dengan "K" besar dengan kebijakan dengan “k” kecil. Kebijakan dengan "K" besar berkenaan dengan arah dan besaran yang dikeluarkan pihak eksekutif, legislatif atau yudikatif yang telah diatur oleh perundang-undangan tertentu, dan biasanya terkandung dalam manuskrip/naskah formal/resmi. Advokasi Kebijakan dengan  “K” besar itu yang biasa dibicarakan dalam mata kuliah atau buku-buku analisis kebijakan. Lihat misalnya, dokumen “Kompetensi dan Konten Mata Kulian Inti Nasional pada Program Studi Administrasi Negara/Publik/Manajemen dan Kebijakan Publik Jenjang S2”, atau buku Arnaldo Pellini, Budiati Prasetiamartati, Kharisma Priyo Nugroho dan Elisabeth Jackson (2018)  Knowledge, Politics and Policymaking in Indonesia. Editor: Arnaldo Pellini, Penerbit: Springer. 

            Sedangkan kebijakan dengan “k” kecil berhubungan dengan suatu kejadian, mekanisme hingga proses kontestasi dan negosiasi dan perjuangan tertentu dengan basis kekuatan dan pengaruh dari kelompok komunitas tertentu dalam hubungan dengan berbagai kelembagaan di berbagai arena yang beragam dan bisa jadi berhubungan satu sama lain. Tentu saja komunitas bukanlah suatu unit yang homogen dan monolitik. Di dalamnya terdapat modalitas yang dapat membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok komunitas berdasar kelas sosial, ras, gender, umur, lokasi, posisi, hingga identitas-identitas dan keyakinan, yang mereka emban dan/atau usung. 

            Psikologi Komunitas sebagai mula berusaha mengintegrasikan pengaruh-pengaruh sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, dan internasional, guna meningkatkan perubahan positif, kesejahteraan lahir-batin, dan pemberdayaan, secara sekaligus di tingkat individu dan sistemik.  Mata kuliah ini akan mempergunakan pendekatan multidisiplin yang akan membantu mahasiswa mengerti lebih baik proses-proses kebijakan yang berlangsung, termasuk cara bagaimana kebijakan dengan ‘k’ kecil dan Kebijakan dengan “K” besar, berhubungan satu sama lain pada kontes kontestasi, negosiasi dan perjuangan komunitas tertentu. Mahasiswa mata kuliah ini akan difasilitasi dan dimampukan bukan hanya dengan memahami kerangka konseptual, melainkan penggunaannya pada kasus yang kongrit dan khusus.

            Secara eksplisit, mata kuliah dirancang agar mahasiswa: 

1.     Menguasai pengetahuan dan metode tentang intervensi makro psikologi komunitas terhadap masalah-masalah lokal dalam  berbagai konteks yang beragam.  

2.     Mampu mengkodifikasi, mensistematisasi dan menyajikan kerja-kerja kebijakan berbasiskan pengorganisasian komunitas (community organizing based policy work), melalui contoh-contoh yang kongkrit dan spesifik. 

             Mata kuliah ini keseluruhannya 4 SKS, dan  akan dibagi menjadi 2 bagian, yakni kuliah dan kerja praktek. Silabus di bawah ini adalah silabus kuliah per-sesi, sementara panduan kerja praktek akan disajikan secara terpisah.  Tugas akhir dari mata kuliah ini adalah suatu draft paper kerja kebijakan yang merupakan hasil kolaborasi dengan seseorang yang terlibat dalam proses-proses kebijakan berkenaan dengan kontestasi, negosiasi, dan perjuangan komunitas tertentu. 

            Masing-masing mahasiswa dipersyaratkan mempelajari tiga kasus yang diurus oleh tiga organisasi yang berbeda.  Masing-masing adalah: (a) Yayasan Pemberdayaan Kepala Keluarga (PEKKA) untuk kasus kebijakan keterlibatan perempuan kepala keluarga dalam perencanaan pembangunan desa-desa, (b) Koperasi Klasik Bean untuk kasus kebijakan Perhutanan Sosial berkenaan legalitas pemanfaatan hutan negara oleh para petani penggarap Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan (c) Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, untuk kasus kebijakan reforma agraria perkotaan, yang bermuara pada pembangunan kampung susun Akuarium di Jakarta Utara untuk para warga miskin kota yang digusur dari lokasi tempat tinggal dan kerja mereka. Pemilihan ketiga kasus ini, utamanya selain karena kecocokan untuk dipelajari mahasiswa, karena saya sendiri terlibat dalam ketika organisasi dan kerja kebijakannya masing-masing.  Ketiga kasus ini akan dipelajari bersama dengan salah seorang dari masing-masing organisasi tersebut mulai mengkodifikasi, mensistematisasi dan menyajikan kerja-kerja kebijakan berbasiskan pengorganisasian komunitasnya.  

            Berikutnya akan disajikan susunan topik secara berurutan, yang masing-masing berisikan ruang lingkup dan naskah yang menjadi bacaan wajib dan bacaan yang dianjurkan untuk kuliah “Psikologi Komunitas dan Kerja Kebijakan” ini. 

  

Sesi 1 - Sinkronus

Memperkenalkan topik, pendekatan, silabus, dan kontrak belajar

Di sesi pembukaan ini dosen pengampu akan menyampaikan rumusan ringkas ruang lingkup cakupan kuliah ini, alasan dan argumen mengapa psikologi komunitas dan kerja kebijakan diajarkan, dan bagaimana akan diajarkannya.  Pada akhir sesi ini mahasiswa akan: 

  • -       Memahami ruang lingkup dari mata kuliah, dan mengenal para pengajar;
  • -       Mempelajari dan mempedoman silabus yang menjadi rujukan;
  • -       Menyetujui kontrak-kontrak belajar;

-       Berkenalan dengan kolaborator  dari Yayasan Pemberdayaan Kepala Keluarga (PEKKA), Koperasi Klasik Bean,  dan Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. 

 

Bahan bacaan wajib:

  • -       Roem Topatimasang (2000) “Advokasi Kebijakan Publik: Ke Arah Suatu Kerangka Kerja Terpadu”, dalam  Topatimasang, R., M. Fakih, & T. Rahardjo (2000) Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi. Yogyakarta: Insist Press. Halaman 40-51.
  • -       Guerrero, M., Anderson, A.,  & Jason, L.A (2019) “Public Policy”. In L.A. Jason, O. Rabin-Belyaev, J. O’Brien, & K. Ramian (Eds.) Introduction to Community Psychology. Becoming an Agent of Change.https://press.rebus.community/introductiontocommunitypsychology/chapter/public-policy/ (akses terakhir pada 7 Januari 2022).
  • -       Dancis, J., S. Godsay, J. Hosler, dan K. Maton, (2016) “Getting Started in Policy Work: Strategies for Community Psychologist.” The Community Psychologist, A Publication of the Society for Community Research and Action, Division 27 of the American Psychological Association 49(1) 

 

Bahan bacaan yang dianjurkan:

 

Sesi 2 - Sinkronus

Konsep kekuasaan (power) dan psychopolitical validity

 

Pada akhir Sesi ini mahasiswa akan 

  • -       Memahami konsep kekuasaan (power) dan psychopolitical validity yang keduanya menempati posisi kunci dalam kerja-kerja komunitas mencapai kesejahteraan, melawan penindasan, hingga dengan mempromosikan pembebasan;
  • -       Mampu melihat andil konsep-konsep power dan  psychopolitical validity dalam menganalisis kontestasi, negosiasi, dan perjuangan komunitas terorganisir. 

Bahan bacaan wajib:

  • -       Prilleltensky, I. (2008) “The role of power in wellness, oppression and liberation: The promise of psychopolitical validity”,  Journal of Community Psychology 36(2): 116–136;
  • -       Nelson, G. (2013). “Community psychology and transformative policy change in the Neo-Liberal era.” American Journal of Community Psychology, 52, 211-223; 

Bahan bacaan yang dianjurkan:

 

Sesi 3 - Sinkronus

Pendekatan intervensi makro psikologi komunitas:

 Pada akhir sesi ini mahasiswa akan: 

  • -       Memahami dasar konseptual dan memperoleh cara pandang kritis untuk berpikir mengenai bagaimana psikologi dapat membantu pendekatan pada masalah-masalah makro. 
  • -       Menjelajahi contoh-contoh bagaimana intervensi tingkat makro dilakukan melalui kerja kebijakan. 

Bahan bacaan wajib:

  • -       Wessells, M.G. & Dawes, A. (2007) Macro-level interventions: psychology, social policy, and societal influence processes. In: Stevens, M.J. & Gielen, U.P. Toward a global psychology: theory, research, intervention, and pedagogy. New Jersey: Lawrence Erlbaum. 267-298.
  • -       Maton, K. (2013). Community Psychologists in the Policy Arena: Perspectives from Four Continents. Global Journal of Community Psychology Practice, 4(2), xxxx. Retrieved Day/Month/Year, from (http://www.gjcpp.org/).

 Bahan bacaan yang dianjurkan:

  • -       Evans, S. D., Kivell, N., Haarlmmert, M., Malhotra, K., & Rosen, P. (2014). Critical community practice: An introduction to the special section. Journal for Social Action and Counseling in Psychology, 6(1), 1–15. doi: 10.1002/casp.2213. 

  

Sesi 4 - Sinkronus:

Pemakaian kerangka analisis intervensi makro psikologi komunitas.

Pada akhir Sesi ini mahasiswa akan 

  • -       Memahami pentingnya kerangka analisis untuk mengalisa, mengembangkan dan  menjalankan intervensi kebijakan psikologi komunitas.

Bahan bacaan wajib:

  • -       Prilleltensky, I., & Stead, G. B. (2011). “Critical Psychology and Career Development.” Journal of Career Development, 39(4), 321–340.
  • -       Sawyer, J., & Brady, S. R. (2020). A framework for analyzing, developing, and applying community practice interventions. Journal of Sociology and Social Welfare.

Bahan bacaan yang dianjurkan:

  • -       Evans, S. D., Duckett, P., Lawthom, R., & Kivell, N. (2017). Positioning the critical in community psychology. In M. A. Bond, I. Serrano-García, C. B. Keys, & M. Shinn (Eds.), APA Handbook of Community Psychology: Theoretical Foundations, Core Concepts, and Emerging Challenges (pp. 107–127). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14953-005

 

Sesi 5 Asinkronus  

Siklus Kebijakan  

Pada akhir Sesi ini mahasiswa akan 

  • -       Memahami yang disebut kebijakan dalam konsep siklus kebijakan (policy cycle) yang meliputi identifikasi masalah dan pengaturan, analisis kebijakan, pengembangan instrumen kebijakan, konsultasi, kordinasi, keputusan, implementasi dan evaluasi.

Bahan bacaan wajib:

  • -       Emma Blomkamp, M Nur Sholikin, Fajri Nursyamsi, Jenny M Lewis, Tessa Toumbourou (2018) “Understanding Policy Making in Indonesia: In Search of a Policy Cycle.” Study by The Policy Lab (The University of Melbourne) and the Indonesian Centre for Law and Policy Studies (PSHK), for Knowledge Sector Initiative. Jakarta:  Knowledge Sector Initiative (KSI). https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/Understanding-Policy-Making-in-Indonesia-in-Searc-06Feb2018141656.pdf  
  • -       Pane, F., Kuntjoro, I. A., Ruhanawati, S., Djafar, T. N., & Nugroho, K. P. (2018) “The role of policy research institutes in policymaking in Indonesia”. In A. Pellini, B. Prasetiamartati, K. P. Nugroho, E. Jackson, & F. Carden (Eds.), Knowledge, politics and policymaking in Indonesia (pp. 31–46). Springer

 

Sesi 6 - Sikronus 

Kritik terhadap pemahaman linear atas pembuatan kebijakan, dan kerangka konseptual alternatif untuk memahami proses-proses kebijakan

Pada akhir Sesi ini mahasiswa akan: 

  • -       Memahami kritik terhadap pembuatan kebijakan (policy making) yang diterima secara konvensional sebagai proses linier, 
  • -       Memahami kerangka konseptual alternatif untuk memahami proses-proses kebijakan

Bahan tontonan wajib:

Bahan bacaan wajib:

 

Sesi 7, 8, dan 9 Asinkronus

Gerakan Sosial dan Kerja Kebijakan 

Pada akhir Sesi ini mahasiswa akan: 

  • -       Mengenai andil gerakan sosial yang tampil berperan mengartikulasikan tuntutan, dan bekerja pada situs-situs yang beragam jenis dan tingkatannya, dan saling berhubungan satu sama lainnya.
  • -       Mendapat paparan bagaimana kerja kebijakan dilakukan oleh gerakan sosial dan para pendukungnya secara terorkestrasi, dengan pemaparan tiga kasus, masing-masing

      Sesi 7 contoh kasus kebijakan reforma agraria perkotaan yang bermuara pada pembangunan kampung susun Akuarium di Jakarta Utara untuk para warga miskin kota yang digusur dari lokasi tempat tinggal dan kerja mereka. 

      Sesi 8 contoh kasus  kasus kebijakan pengakuan eksistensi Perempuan Kepala Keluarga  (PEKKA) dalam perencanaan pembangunan desa-desa. 

     Sesi 9 contoh kasus kasus kebijakan Perhutanan Sosial berkenaan legalitas pemanfaatan hutan negara oleh para petani penggarap Kabupaten Garut, Jawa Barat.


Sesi 10 Asinkronus

Penyiapan abstrak/ringkasasan draft paper secara kolaboratif    

Pada sesi 10 mahasiswa dan kolaboratornya mempersiapkan abstrak dan rencana isi paper berupa esai foto  masing-masing, berisi analisis kasus yang dipilih untuk dibahas sesuai dengan dengan perspektif, konsep, strategi, dan metodologi yang dipelajarinya sepanjang kuliah maupun kerja lapangan selama ini.  Abstrak dan rencana isi dari paper ini akan diberikan ke dosen, dosen membagikan ke semua mahasiswa. Tiap mahasiswa dan dosen memberi umpan balik secara tertulis dan dalam forum percakapan. 


Sesi 11 sd 14 Asinkronus

Kerja kolaboratif  menuliskan paper secara kolaboratif    

Sepanjang sesi 11 sampai dengan 14 mahasiswa dan kolaboratornya bekerja mengumpulkan data, menuliskan dan memilih foto-foto yang mau ditampilkan. Mahasiswa dapat meminta ke dosen untuk berkonsultasi pada jadwal kuliah sesi 12, 13, dan 14.  


Sesi 15  - Sinkronus

Mahasiswa mempresentasikan draft dalam sesi kelas. Dosen dan mahasiswa lain mereview draftnya secara tertulis dan secara langsung dalam sesi kelas. Setelah itu, tiap mahasiswa dipersilakan berkonsultasi, dan menerima final advice dari dosen, termasuk mengenai kemungkinan mengolahnya menjadi naskah artikel untuk dikirimkanke jurnal tertentu, atau mempublikasikannya secara khusus dalam bentuk buku.  


Sesi 16 – Sinkronus

Review Akhir Kuliah

 Sesi terakhir ini adalah sesi terakhir yang menjadi forum refleksi akhir dan umpan balik dari mahasiswa dan dosen mengenai proses kuliah dan substansi topik kuliah, yakni pendekatan, strategi, konsep, dan metodologi untuk memberdayakan komunitas terlibat dalam proses-proses kebijakan.

 

 

at
Labels:

No comments:

Post a Comment